Now Reading
Demi Tampik Asumsi Masyarakat KPK Diharapkan Bisa Kerja Lebih Profesional Terkesan Ambyar

Demi Tampik Asumsi Masyarakat KPK Diharapkan Bisa Kerja Lebih Profesional Terkesan Ambyar

Avatar

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi, buka suara terkait kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Badiul Hadi berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu menangani kasus tersebut. Diketahui, kasus dugaan suap Wahyu Setiawan itu juga melibatkan politisi PDI Perjuangan Harun Masiku.

Keberadaan Harun Masiku pun sampai saat ini belum diketahui. "Kami masih berharap bahwa KPK akan bekerja lebih profesional untuk menampik asumsi masyarakat selama ini bahwa KPK mulai tidak punya arah, terkesan ambyar," kata Hadi yang dikutip dari . Ia menegaskan, pimpinan KPK harus melihat kasus dugaan suap yang melibatkan Wahyu Setiawan hingga Harun Masiku ini ditangani secara serius dan tegas.

Menurut Hadi, ada tekanan tekanan politik yang dilakukan pihak tertentu untuk menggangu penanganan kasus ini. Hadi menegaskan KPK harus membuktikan profesionalitasnya meskipun dalam proses ini, nuansa politik sangat pelik. KPK,kata dia, harus membuktikan komitmen yang disampaikan oleh pimpinan untuk membongkar kasus ini.

KPK menduga mantan Komisioner KPU itu menerima suap setelah berjanji untuk menetapkan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Wahyu Setiawan, menurut KPK telah menerima uang senilai Rp 600 juta dari Harun Masiku. KPK menduga, Wahyu Setiawan tidak hanya menerima uang dari Harun saja, tapi juga sumber dana lainnya yang belum diketahui identitasnya.

Disebutkan, Wahyu meminta uang operasional sekira Rp 900 juta untuk memuluskan niat Harun jadi anggota DPR. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua komisioner KPU, yakni Evi Novida dan Hasyim Asy'ari pada Jumat (24/1/2020). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dari caleg PDIP ke komisioner KPU.

"Dua saksi diperiksa untuk tersangka SAE [Saeful Bahri]," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi. Diwartakan , dalam kasus ini, KPK menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga orang kepercayaan Wahyu, kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful selaku swasta sebagai tersangka. Penetapan tersangka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jakarta, Depok, dan Banyumas dengan mengamankan delapan orang dan uang Rp 400 juta dalam mata uang dolar Singapura pada Rabu dan Kamis 8 9 Januari 2020.

See Also

KPK menduga Wahyu Setiawan melalui Agustiani yang juga orang kepercayannya menerima suap guna memuluskan caleg PDIP Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW untuk mengganti posisi Nazarudin Kiemas yang wafat pada Maret 2019. Namun, dalam rapat pleno KPU memutuskan bahwa pengganti almarhum Nazarudin adalah caleg lain atas nama Riezky Aprilia. Terdapat usaha agar Wahyu tetap mengusahakan nama Harun sebagai penggantinya.

Awalnya, Wahyu meminta Rp 900 juta untuk dana operasional dalam membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR PAW tersebut. Dari serangkaian uang yang dialirkan, diduga Wahyu telah menerima Rp 600 juta baik langsung maupun melalui Agustiani. Adapun sumber uang Rp 400 juta dari tangan Agustiani yang diduga ditujukan untuk Wahyu masih didalami KPK. Diduga dana itu dialirkan pengurus partai PDIP.

Atas perbuatannya, Wahyu kini resmi ditahan di rutan Pomdam Jaya Guntur dan Agustiani Tio Fridelina ditahan di rutan K4 yang berada tepat di belakang Gedung Merah Putih KPK. Adapun tersangka Saeful selaku terduga pemberi suap ditahan di rutan gedung KPK lama Kavling C1, sedangkan kader PDIP Harun Masiku masih buron.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Terradorap.com © Copyright 2019 - All Rights Reserved. Nikmati Hari dengan Informasi Terbaru.
Scroll To Top