Now Reading
KPU Dinilai Tidak Perhatikan Undang-Undang Ajukan Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada

KPU Dinilai Tidak Perhatikan Undang-Undang Ajukan Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada

Avatar

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memperhatikan ketentuan undang undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. "KPU harus memperhatikan UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Itu jelas mengatur tentang syarat pencalonan bagi para calon kepala daerah tidak menjadi napi Tipikor, pengedar narkoba, kemudian terjerat kasus seksual terhadap anak," kata Karyono saat berbicara di Hotel Ibis Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019). Direktur IPI itu mengatakan UU Pilkada telah mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diambil MK pada tahun 2016.

Dalam putusan tersebut MK mengijinkan mantan napi Tipikor maju sebagai calon kepala daerah dengan sebuah ketentuan. "UU Pilkada nomor 10 sudah mengadopsi putusan MK dalam putusan tahun 2016, dimana MK mengabulkan permohonan mantan napi Tipikor yang mengajukan agar pasal yang menghambat napi Tipikor untuk maju di Pilkada dibatalkan," ujarnya. "Putusan itu dikabulkan dengan syarat napi Tipikor itu mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana kasus korupsi yang diperbolehkan maju Pilkada," tambah Karyono.

Selain itu Karyono juga menyarankan KPU untuk fokus pada tugas dan fungsi pokoknya sebagai penyelenggara. Menurutnya Pemilu 2019 menyisakan banyak persoalan terutama menyangkut kematian petugas KPPS yang mencapai ratusan orang. "Mestinya KPU fokus pada tugas dan fungsi pokoknya menyelenggarakan pelaksanaan pemilu yang bersih dan berkualitas dimana misalnya pelaksanaan Pemilu 2019 serentak menyisakan banyak persoalan terutama kasus meninggalnya 500 petugas KPPS," ujarnya.

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Terradorap.com © Copyright 2019 - All Rights Reserved. Nikmati Hari dengan Informasi Terbaru.
Scroll To Top